Untuk mengantipasi penularan Covid 19 di masa kenormalan baru atau new normal, pemerintah menetapkan aturan jam kerja pegawai. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh pegawai, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN hingga pegawai swasta. Hal itu diungkapkan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid 19, Achmad Yurianto dalam siaran langsung konferensi pers di kanal YouTube BNPB, Minggu (14/6/2020) sore.
Adapun dimulainya aktivitas masyarakat, kata Yurianto mengakibatkan penerapan physical distancing atau pengaturan jarak sosial masyarakat. Terutama pada sarana transportasi umum yang digunakan untuk menuju tempat kerja, aturan jaga jarak akan sulit untuk dilakukan. "Data yang kita dapatkan pada satu moda transportasi saja misalnya KRL kita melihat bahwa lebih dari 75 persen penumpang KRL ini adalah para pekerja. Baik ASN, maupun pegawai BUMN, maupun pegawai swasta," ungkapnya.
Dari persentase tersebut, 45 persen di antaranya melakukan pergerakan antara pukul 05.30 06.30 WIB. "Inilah yang kemudian akan sulit, untuk kita bisa mempertahankan tentang physical distancing , karena kapasitas yang dimiliki oleh moda transportasi KRL sudah maksimal disiapkan," terangnya. Untuk itu, guna meminimalisir risiko penularan Covid 19 di moda transportasi, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 mengeluarkan aturan dua tahapan awal mulai kerja.
Kebijakan itu termuat dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020, tentang Pengaturan Jam Kerja pada Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat yang Produktif dan Aman dari Covid 19 di Wilayah Jabodetabek. "Di dalam surat edaran tersebut akan dibagi menjadi dua tahapan awal mulai kerja dan tentunya akan berimplikasi pada jam kerja," kata Yurianto. Yurianto mengungkapkan, ada dua pengaturan jam dimulainya bekerja dalam surat edatan tersebut.
Untuk gelombang pertama akan dimulai antara puku; 07.00 07.30 WIB. "Diharapkan dengan 8 jam kerja maka akan mengakhiri pekerjaannya di 15.00 15.30 WIB," terang Yurianto. Sementara gelombang kedua akan mulai bekerja antara pukul 10.00 10.30 WIB.
"Sehingga diharapkan akan mengakhiri jam kerja pada 18.00 18.30 WIB," terang Yurianto. Menurut Yurianto, upaya ini ditujukan agar terjadi keseimbangan antara kapasitas moda transportasi umum dengan jumlah penumpang. "Agar protokol kesehatan khususnya terkait dengan physical distancing betul betul bisa dijamin," ungkapnya.
Yurianto menegaskan, adanya kebijakan baru ini tidak menghilangkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yakni untuk pegawai yang memiliki penyakit penyerta dan kelompok usia lanjut agar tetap bekerja dari rumah.
