Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid mengungkapkan pemerintah telah membuat dua skenario terkait penyelenggaraan ibadah haji. Opsi pertama dengan pembatasan kuota, sementara opsi kedua ibadah haji tak dilaksanakan sama sekali. Hal itu diungkapkan dalam rapat kerja virtual antara Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama, Senin (11/5/2020).
Terkait skenario tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai harus ada pembicaraan lebih lanjut atau rapat khusus bersama dengan Komisi VIII DPR RI ke depannya "Saya ingin menegaskan bahwa untuk mengatur skenario haji dengan pembatasan dan tidak dilakukan sama sekali, saya mengusulkan dibuat rapat secara khusus dengan Komisi VIII nanti," ujar Ace, dalam rapat virtual, Senin (11/5/2020). Jika opsi pertama dilakukan, Ace menilai akan ada implikasi terhadap banyak hal dan harus dilakukan penghitungan ulang pembiayaan.
Seperti tiket, pemondokan, transportasi dan katering. "Kita kan menghitung kemarin 221.000 jamaah haji. Kalau terjadi pembatasan kuota, katakanlah 110.000, maka konsekuensinya akan mengalami perubahan mulai tiket, pemondokan, transportasi dan katering selama di Arab Saudi," jelasnya. Dia juga menilai tak mungkin melakukan pembatasan kuota terkait pemondokan.
Biasanya satu kamar bisa diisi empat orang, namun dengan physical distancing Ace mempertanyakan apakah memungkinkan jika satu kamar hanya diisi dua orang saja. Menurut politikus Partai Golkar tersebut opsi atau skenario pembatasan kuota haji harus dilakukan dengan matang dan cermat lantaran berimplikasi terhadap perhitungan ulang perjalanan pelaksanaan ibadah haji dan anggarannya. "Tidak gampang dan mudah bagi kita untuk mengambil keputusan yang cepat. Karena ini menyangkut penggunaan dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan ibadah haji dengan sistem pembatasan kuota tersebut," paparnya.
"Jadi pak Wamen (Wamenag Zainut Tauhid), menurut saya memang mesti ada pembicaraan khusus terkait apabila pelaksanaan ibadah haji dilakukan dengan pembatasan kuota karena ini berimplikasi terhadap pelaksanaan teknis lapangan, termasuk yang paling mungkin adalah soal pembiayaan dan penganggaran," ucap Ace. "Tentu itu semua harus disesuaikan dengan anggaran yang kita miliki dan physical distancing protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah Arab Saudi," tandas Ace.
